Otonomi Daerah: Bagaimana Nasip Otoritas Veteriner?

duniaveteriner
12.04.09
Kesehatan hewan, Dokter hewan, dokter hewan kita, dokter hewan panggilan, nomor telp dokter hewan, Otoritas veteriner, peran pemda tentang dokter hewan
Comments Off

Oleh: Drh. Iwan Berri Prima*

Gema pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai implementasi dari Otonomi daerah (OTDA) jilid ke dua sudah mulai ditabuh, hajat besar yang pertama kalinya (jilid pertama) dilaksanakan serempak secara nasional pada bulan juni 2005 yang lalu, kini di tahun 2010 mendatang, pilkada jilid kedua sudah mulai dipersiapkan. Bahkan dibeberapa daerah, spanduk-spanduk calon pemimpin daerah sudah bertebaran dimana-mana. Mulai dari pelosok desa, hingga ditengah-tengah kota. Seperti Tangerang selatan, Jambi, dan lain sebagainya.

Pilkada pada 2010 mendatang merupakan Pilkada untuk kesekian kalinya dilakukan secara serempak di Indonesia (boleh dikatakan pilkada jilid kedua) dan proses pemilihannya juga langsung melibatkan masyarakat sebagai konstituen/pemilih. Kepala daerah terpilih (Gubernur/Bupati) nantinya menjadi pemegang tampuk pemerintahan tertinggi dimasing-masing daerah dan mempunyai kewenangan ‘seutuhnya’ untuk memajukan daerah.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan zaman pra reformasi. Kewenangan dan ‘campur tangan’ pemerintah pusat sudah tidak sebesar dulu lagi. Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai keleluasaan untuk mencari dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Termasuk pada sektor peternakan dan kesehatan hewan, terutama pemegang otoritas veteriner didaerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besarkah perhatian kepala daerah terhadap sektor tersebut? Apakah Pemda pada masing-masing daerah masih ‘memarjinalkan’ sektor peternakan dan kesehatan hewan? (yang telah nyata mampu turut mencerdaskan kehidupan bangsa).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka garis ‘struktural’ antara pemerintah pusat dengan Pemda (dinas peternakan) pun telah berbeda. Pada era orde baru, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai garis ‘struktural’ yang bersifat komando/instruksi, dimana pemerintah daerah ‘berkewajiban untuk melaksanakan’program yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sedangkan pada pemerintahan sekarang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hanya bersifat garis koordinasi saja. Istilah kasar, pemerintah pusat hanya melakukan sebatas himbauan saja.

Sebagai insan dokter hewan (medis veteriner), semua itu merupakan tantangan kita. Betapa tidak, jika kita melihat beberapa kejadian pada akhir-akhir ini terkait dengan garis ‘struktural’ tersebut, Kita ambil contoh kasus tentang Penanganan kasus AI (Avian Influenza) dalam tataran teknis. Hampir lima tahun silam, Pemerintah pusat (Deptan) telah mengkoordinasikan kepada seluruh pemerintah daerah tentang pedoman, pengendalian dan pemberantasan Avian Influenza yang dituangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian Nomor 17 tahun 2004 tanggal 4 februari 2004.

Namun karena hanya bersifat koordinasi, maka masing – masing Pemda mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menanganinya, yang pada akhirnya bermunculan kebijakan-kebijakan yang berbeda pada tiap daerah. Sehingga ini berdampak pada kemajuan dalam pemberantaan dan pengendalian AI. Realitanya, setelah kasus AI gelombang pertama akhir tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2004 belum tuntas, kini gaung AI tidak terdengar lagi. Ya, mudah-mudahan AI memang benar-benar telah diberantas di negeri tercinta ini.

Contoh dampak OTDA terhadap peternakan dan kesehatan hewan yang lain adalah, diperbolehkannya dan dimungkinkannya produk-produk peternakan dari luar negeri (impor) masuk ke daerah-daerah oleh pemerintah daerah. Padahal kalau kita lihat produk tersebut belum mendapat izin pemerintah pusat. Kasus ini merupakan contoh kecil dari dampak otonomi daerah dalam sektor peternakan dan Keswan, masih banyak kasus-kasus lain yang perlu kita cermati.

Melihat peran penting pemda dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional maka sangat penting pemerintah daerah diisi oleh orang-orang yang tahu dan punya itikad baik untuk membangun peternakan dan keswan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka momen pilkada tahun depan, merupakan momen tepat untuk menempatkan orang-orang yang konsen dengan pembangunan peternakan dan keswan nasional. Untuk itu, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, bekerja sama demi jayanya peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Jayalah veteriner Indonesia, Majulah peternakan Nasional!

*Penulis adalah Dokter Hewan dan pengelola website dunia veteriner