Jika suatu negera tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasar masyarakatnya, salahsatunya adalah kebutuhan akan pangan, maka cara mudah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memenuhinya melalui impor. Karena dengan impor, selain tidak perlu membutuhkan keahlian khusus, juga cukup instan. secara ekstrim dikatakan bahwa Impor di Indonesia tidak butuh sarjana-sarjana atau doktor-doktor. Kita negara kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Beda dengan negara lain yang melakukan impor karena negara mereka memang tidak ada pilihan lain selain impor. Tapi tidak dengan Indonesia.

Oleh karenanya, jika gelarnya doktor atau profesor hanya mampu menelurkan kebijakan impor, maka sudah saatnya negara ini segera menutup fakultas yang meluluskan sang doktor atau profesor tersebut. Hal ini tidak berlebihan, mengingat, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Orang akan mati jika tidak makan. Tetapi orang tidak akan mati jika hanya tidak punya rumah (papan) atau tidak (maaf-red) memakai pakaian (sandang).

Selain itu, menurut kompas.com (26/08/2009), Kegagalan Indonesia mengurangi ketergantungan impor pangan disebabkan minimnya kebijakan di sektor pertanian yang langsung menyentuh pokok persoalan. Departemen teknis yang terkait pembangunan sektor pertanian asyik pada proyek dan tidak sungguh-sungguh mewujudkan gagasan kebangsaan. Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini, Selasa (25/8) di Jakarta, menyatakan, kegagalan meningkatkan produksi kedelai karena tidak adanya lompatan berarti di bidang riset untuk menghasilkan benih kedelai yang adaptif terhadap iklim tropis.

Energi pemerintah tidak digerakkan ke sana, tetapi justru sibuk dengan proyek dan program-program benih bantuan, yang kualitasnya pun tidak bagus. Kedelai juga masih hanya menjadi tanaman pengganti padi dan jagung. Sama sekali tidak ada lahan di Indonesia yang benar-benar didedikasikan untuk komoditas kedelai. Selain itu, persoalan pascapanen dan kebijakan tata niaga kedelai selalu tidak memberikan insentif bagi petani karena bias impor.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Edy Suharyanto menambahkan, penanaman kedelai di daerahnya masih belum maksimal. Itu karena petani tidak terlalu tertarik dengan harga yang ditawarkan pasar. Mereka hanya menanam karena alasan tinimbang (daripada tidak ditanami). ”Dampak yang paling terasa adalah rendahnya produktivitas kedelai, yakni 1,4 ton per hektar,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya sudah mengiming-imingi petani dengan jaminan harga minimal sebesar titik impas, yakni Rp 4.000 per kilogram, tetapi tawaran itu jauh dari harapan petani. ”Petani masih belum untung. Mereka menginginkan harga layak,” katanya. Padahal, nilai impor kedelai per tahun mencapai Rp 5,95 triliun.

Benny menyatakan, Indonesia jangan memandang produksi kedelai hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. China setiap tahun mengimpor 22 juta ton dari Brasil. Jepang impor dari Kanada. Malaysia juga impor. Bahwa pemerintah lebih bias impor pangan juga terlihat dalam rapat Panitia Kerja RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dradjad H Wibowo, ekonom yang juga anggota Komisi XI DPR, Selasa, mengatakan, keputusan pemerintah untuk menyetujui masuknya daging, susu, telur, dan buah-buahan sebagai produk pertanian bebas PPN justru akan memperbesar ketergantungan kita pada impor pangan.

Dradjad mengatakan, produk-produk tersebut banyak yang didominasi impor. Dengan bebas PPN, impor akan meningkat besar-besaran. Importir daging, susu, buah-buahan akan untung besar dengan klausul ini. Produsen domestik untung, tetapi posisi mereka di pasar tidak lemah.

Orientasi jangka panjang
Khusus komoditas daging sapi dan susu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana mengungkapkan, pemerintah sibuk dengan proyek masing-masing dan tidak berorientasi pada tujuan jangka panjang.

Program inseminasi buatan untuk menghasilkan benih-benih sapi unggul sudah bagus, tetapi implementasinya harus terus diawasi agar benar-benar sesuai harapan.Namun, program Departemen Pertanian dalam peningkatan populasi sapi dengan konsep Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM-3) dinilai tidak akan efektif. Besaran anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk itu tidak akan sebanding dengan hasil yang ingin dicapai, karena itu perlu dievaluasi.

Keengganan masyarakat memelihara sapi saat ini karena kesulitan menyediakan pakan serta rendahnya harga jual sapi akibat adanya pasar tak sempurna. Masalah ini yang mestinya diatasi. Memelihara sapi bukan lagi dengan cara-cara tradisional, tetapi bagaimana membangun industrialisasi, mulai dari yang khusus menggarap pakan, pembibitan, hingga pascapanen dan jaminan harga jual.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Slamet Untung Irredenta dalam perbincangan khusus dengan Kompas bulan lalu mengungkapkan, tidak sulit meningkatkan produksi garam dalam negeri. Yang diperlukan petani garam hanyalah jaminan harga jual yang wajar dan menguntungkan. Selama ini jaminan harga jual garam itu sama sekali tidak ada karena kebijakan tata niaga garam sangat bias impor. ”Produksi garam dalam negeri sudah bagus. Masyarakat juga perlu tahu bahwa saat ini tren konsumsi garam di dunia mengarah ke garam laut, daripada garam tambang. Negara-negara maju lebih suka mengonsumsi garam laut,” katanya. PT Garam juga sudah mampu memproduksi garam kualitas tinggi, seperti garam untuk penderita tekanan darah tinggi.

Slamet mengatakan, PT Garam mampu memainkan peran strategis dalam peningkatan produksi garam nasional asal ada dukungan penuh pemerintah. ”Kami tidak punya modal. Pinjam bank dengan bunga komersial tidak mungkin. Padahal, kami punya cara mendorong petani bergairah memproduksi garam dan memberikan jaminan harga jual yang insentif,” kata Slamet.

sumber: diolah dari kompas.com dan berbagai sumber

Baca juga artikel lainnya :

• Menteri-menteri Baru yang berkaitan dengan Dunia veteriner
• Mengenal Bahaya Beberapa Penyakit Hewan yang dapat menular ke Manusia (zoonosis)
• Mengenal Zoonosis Tuberculosis
• Studi literatur: Diagnosa Penyakit Rabies dengan Menggunakan Fluorescent Antibody Technique (FAT)
• Reformasi kesehatan: Kesehatan harus Komprehensif, bukan hanya kesehatan pada manusia saja
• Pertumbuhan Penduduk dan Penyediaan Pangan
• Penyakit Foot Rot Pada Kuda
• Antisipasi Penularan H1N1, Sampel Darah Puluhan Babi Diambil
• Kasus Hipokalsemia pada Domba
• Kambing dengan Domba sering dikelirukan
• Silaturahmi IMAKAHI dan Dokter Hewan: Sebuah Upaya Regenerasi
• Studi literatur: Anastesi Umum pada Kucing
• Peran Dokter Hewan di Bidang Pangan
• Mengenal Urolithiasis pada Anjing
• Bayi mampu menerjemahkan emosi Anjing
• Faktor Penyebab Pertumbuhan Mikroorganisme pada Bahan Makanan
• Potensi Peternakan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
• Sejarah Pandemi Influenza di Hindia Belanda
• Peran Karantina Hewan dalam Melindungi Bangsa
• Unggas positif flu burung di Cimahi
• Harimau itu semakin meresahkan warga
• Budi Daya Ikan Mas Secara Intensif
• Teknologi untuk Mendeteksi Salmonellosis