Saatnya Tekuni Pertanian Antisipasi Krisis I Daya Beli Masyarakat Perdesaan Perlu Ditingkatkan

JAKARTA – Indonesia sudah saatnya lebih menekuni sektor pertanian dan peternakan sebagai basis pengembangan sektor riil dalam upaya mengantisipasi meluasnya dampak krisis global. Pemerintah harus menjadi motor dan memfasilitasi pertumbuhan industri yang murah dari kedua sektor itu.
Ini bisa menjadi upaya memperkokoh pasar dalam negeri melalui peningkatan daya beli masyarakat sektor pertanian, sekaligus mengurangi kebergantungan pada pasar global yang kini rentan krisis.
Demikian rangkuman pendapat sejumlah pengamat dan pelaku ekonomi yang dihimpun Koran Jakarta, Minggu (19/10). Mereka diminta pandangannya mengenai prioritas dan fokus langkah pemerintah untuk membendung efek negatif krisis global terhadap perekonomian domestik.
Ekonom CIDES, Umar Juoro, mengatakan pemerintah harus membuat skema kredit yang khusus untuk sektor pertanian. Selama ini, sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, tidak dipernah dilirik oleh perbankan.
Apalagi, lanjut dia, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) selama ini lebih banyak dinikmati pedagang daripada petani sebagai produsen.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Iwantono menambahkan
Indonesia tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pasar global karena sewaktu-waktu bisa ambruk. Ekspor harus diimbangi dengan orientasi pasar domestik. Karena itu, upaya untuk memperkokoh pasar domestik menjadi sangat penting.
“Kita berbeda dengan Singapura atau Taiwan yang negaranya kecil sehingga sepenuhnya bertumpu pada pasar global melalui ekspor. Indonesia negara besar dengan penduduk lebih dari 210 juta jiwa. Potensi pasar dalam negeri sangat besar. Hanya saja daya belinya masih rendah,” jelas dia.
Karena itu, menurutnya, harus diambil upaya terobosan untuk meningkatkan
daya beli masyarakat lokal, terutama di perdesaan dan sektor pertanian.
Pengembangan industri perdesaan berbasis pertanian harus menjadi prioritas.

Pasokan Daging
Di sektor peternakan, menurut Umar Juoro, dalam waktu dekat pemerintah harus bisa menghasilkan produksi daging lokal seimbang dengan daging impor.
Bersamaan dengan itu, pemerintah harus meningkatkan mutu kualitas daging produksi dalam negeri.
Menteri Pertanian Anton Apriantono mengaku impor daging sapi tidak akan dikurangi karena kebutuhannya masih tinggi dan tidak bisa dicukupi dari dalam negeri.
Sampai saat ini, Indonesia masih kekurangan pasokan daging sapi hingga 35 persen atau 135,1 ribu ton dari kebutuhan 385 ribu ton. Defisit populasi sapi diperkirakan 10,7 persen dari populasi ideal atau sekitar 1,18 juta ekor.
Kekurangan pasokan ini disebabkan sistem pembibitan sapi potong nasional masih parsial sehingga tidak menjamin kesinambungan. Padahal, titik kritis dalam pengembangan sapi potong adalah pembibitan.
Sementara itu, peneliti dari IPB Iwan Berri Prima menyarankan pemerintah lebih memperhatikan kualitas hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Langkah pertama adalah meningkatkan mutu ternak lokal. Langkah berikutnya meningkatkan kegiatan peternakan lokal.

Percepat Realisasi
Untuk mengamankan industri tekstil dan produk tekstil, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi mengatakan rencana pemerintah menggenjot sektor riil sudah bagus. Menurutnya, tinggal realisasinya yang perlu dipercepat.
Ia menambahkan hal yang harus diperhatikan adalah fasilitas pembiayaan kredit seperti letter of credit (L/C), baik untuk impor maupun ekspor. Untuk L/C impor, dia mengusulkan jaminan cukup 10 persen, tidak 100 persen seperti sekarang. “Sementara untuk L/C ekspor, uang harus dicairkan ketika barang sudah dikapalkan. Nah, untuk masalah ini, apa Bank Indonesia mau mendukung?”
Hal lain, kata Ernovian, soal barang selundupan dari China yang beredar di factory outlet (FO). Untuk mengatasi hal ini, dianjurkan mencatat importir garmen dan teksil yang terdaftar.
Selain sektor sandang dan pangan, pemerintah perlu memperhatikan pengembangan sektor papan atau perumahan. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria berpendapat sektor properti bisa menjadi andalan penopang sektor riil dalam menghadapi krisis.
Menurut dia, sektor properti itu mencakup banyak hal, dari industri hulu seperti baja, material, hingga industri hilir seperti alat-alat rumah tangga. Dengan melihat semua itu, sektor properti bisa memberi sumbangan besar bagi perekonomian nasional.
Teguh menjelaskan upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor properti di antaranya memberikan subsidi bagi sektor perumahan rakyat, seperti program rumah sederhana sehat (RSh) dan rusunami. Dengan kenaikan suku bunga kredit saat ini, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan subsidi.
Selain itu, perbankan harus memberi dukungan dengan tetap menyalurkan kredit, baik kredit properti maupun kredit kepemilikan rumah (KPR).

Sumber: Koran Jakarta, edisi 20 Oktober 2008

  • Share/Bookmark
Print This Post Print This Post

Baca juga artikel lainnya :

No Comments

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.