Pos Keswan Harus Ada disetiap Daerah

Rencana Deptan akan mengaktifkan dan mendirikan kembali Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)diseluruh Indonesia mulai tahun depan (SINDO 4/5/2006) patut mendapat perhatian dari semua pihak. Balai yang akan menjadi pusat bagi kepentingan petani yang nantinya merupakan tempat berkantornya penyuluh pertanian, pengamat hama, pengawas benih, gabungan kelompok tani dan tempat pos kesehatan hewan (Pos keswan) bagi daerah yang belum memiliki pos keswan, merupakan langkah positif pemerintah sebagai salah satu modal dasar dalam pengembangan pertanian di Indonesia.
Dari tujuan BPP diatas setidaknya ada upaya dan langkah kongkret pemerintah dalam penghidupan kembali (Revitalisasi) pertanian, terutama pengaktifan dan pendirian kembali pos keswan didaerah. Hal ini karena fungsi penting poskeswan selain merupakan ujung tombak dalam penanganan kesehatan hewan, juga sebagai pengawas (kontrol) suatu daerah terhadap merebaknya penyakit pada hewan, baik pada hewan ternak maupun hewan bukan ternak (Pet Animal). Apalagi penyakit hewan yang berpotensi dapat menular kepada manusia (Zoonosis) seperti Flu Burung, Rabies, Anthrax, Toxoplasmosis, Bruselosis dan lainnya.
Walaupun langkah ini baru sekedar rencana, sebagai stacholder kesehatan hewan kita berupaya agar pemerintah dalam pengaktifan dan pendirian kembali pos keswan tetap menjunjung tinggi profesi. Yakni keberadaan pos keswan harus dibawah pengawasan dokter hewan. Hal ini bukanlah berlebihan atau mengedepankan ego pihak tertentu, Tetapi lebih dari itu, dengan dibawah pengawasan dokter hewan tentunya akan lebih bertanggung jawab. Bukankah setiap dokter hewan disumpah profesi? Bukankah telah jelas bahwa suatu perkara jika tidak diserahklan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya??

IWAN BERRI PRIMA
Ketua IMAKAHI Periode 2006-2008
(Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia)

sumber: Harian Seputar Indonesia edisi 8 Mei 2006

Baca juga artikel lainnya :

• Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan)
• Poskeswan Harus diaktifkan Lagi